Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif (Doc dan Pdf)

Pada kesempatan ini admin ingin berbagi materi kuliah Pendidikan Pancasila, dimana materi yang akan dipaparkan adalah :
Pengertian Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif
Fungsi Legislatif, EKsekutif, dan Yudikatif

Perkembangan peradaban manusia yang semakin menuju ke arah yang lebih baik dengan di imbangi suatu perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin menuju kedewasaan. Terlihat sekali pada awal bentuk negara yang duhulu di kembangkan oleh seorang ahli negarawan yaitu montesqiu yang biasa dengan teori pembagian kekuasaan ataupun pemisahan kekuasaan menjadi 3 bagian yang biasa kita kenal dengan trias politika. Pemisahan kekuasaan itu diantaranya menjadi badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif.

Materi kuliah Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif Text

Pengertian Legislatif

Legislatif adalah sebuah lembaga kenegaraan di Indonesia yang dalam hal ini memiliki tugas untuk membuat atau menciptakan produk undang-udang. Lembaga yang disebut sebagai lembaga legislator adalah DPR (adalah membuat undang-undang).

Fungsi-fungsi legislatif

Di Negara Indonesia lembaga legislatif lebih dikenal dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota.

Berdasarkan UU Pemilu N0. 10 Tahun 2008 ditetapkan sebagai berikut:
  1. Jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang;
  2. Jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak- banyak 100 orang;
  3. Jumlah anggota DPRD kabupaten/kota sedikitnya 20 orang dan sebanyak- banyaknya 50 orang.
Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna DPR.

Lembaga negara DPR yang bertindak sebagai lembaga legislatif mempunyai fungsi berikut ini :

  1. Fungsi legislasi, artinya DPR berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang.
  2. Fungsi anggaran, artinya DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
  3. Fungsi pengawasan, artinya DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang.

Pengertian Eksekutif

Eksekutif di era modern negara biasanya diduduki oleh Presiden atau Perdana Menteri, jadi seorang Presiden atau Perdana Menteri merupakan kepala suatu negara, simbol suatu negara. Di Indonesia sendiri lembaga eksekutif dipegang penuh oleh seorang presiden.

Fungsi-fungsi eksekutif

Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif yaitu presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Sebelum adanya amandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR, tetapi setelah amandemen UUD1945 presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Presiden dan wakil presiden sebelum menjalankan tugasnya bersumpah atau mengucapkan janji dan dilantik oleh ketua MPR dalam sidang MPR. Setelah dilantik, presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan sendiri. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dan wakil presiden tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
  1. Sebagai seorang kepala negara, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden mempunyai wewenang sebagai berikut:
  2. Membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
  3. Mengangkat duta dan konsul. Duta adalah perwakilan negara Indonesia di negara sahabat. Duta bertugas di kedutaan besar yang ditempatkan di ibu kota negara sahabat itu. Sedangkan konsul adalah lembaga yang mewakili negara Indonesia di kota tertentu di bawah kedutaan besar kita.
  4. Menerima duta dari negara lain
  5. Memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama baik Indonesia.
Sebagai seorang kepala pemerintahan, presiden mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan pemerintahan negara Indonesia. Wewenang, hak dan kewajiban Presiden sebagai kepala pemerintahan, diantaranya:
  1. Memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar
  2. Berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR
  3. Menetapkan peraturan pemerintah
  4. Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang- Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa
  5. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi adalah pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang dijatuhi hukuman. Sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan nama baik atau kehormatan seseorang yang telah dituduh secara tidak sah atau dilanggar kehormatannya.
  6. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Amnesti adalah pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan oleh negara kepada tahanan-tahanan, terutama tahanan politik. Sedangkan abolisi adalah pembatalan tuntutan pidana.
  7. Selain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, seorang presiden juga merupakan panglima tertinggi angkatan perang.
Dalam kedudukannya seperti ini, presiden mempunyai wewenang sebagai berikut:
  1. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR
  2. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR
  3. Menyatakan keadaan bahaya.

Pengertian Yudikatif

Jika legislator adalah DPR, dan eksekutif adalah presiden beserta wakil dan para menteri anggota kabinet, maka yudikatif adalah lembaga yang memiliki tugas untuk mengawal serta memantau jalannya perundang-udangan atau penegakan hukum di Indonesia, seperti MA (mahkamah agung), dan MK (mahkamah konstitusi).

Fungsi-fungsi yudikatif

Kekuasaan Yudikatif berwenang menafsirkan isi undang-undang maupun memberi sanksi atas setiap pelanggaran atasnya. Fungsi-fungsi Yudikatif yang bisa dispesifikasikan kedalam daftar masalah hukum berikut: Criminal law (pelanggaran ringan, pelangganran sedang, pelangganran berat); Civil law (perkawinan, perceraian, warisan, perawatan anak); Constitution law (masalah seputar); penafsiran kontitusi Administrative law (hukum yang mengatur administrasi negara); International law (perjanjian internasional).

  1. Criminal Law, penyelesaiannya biasanya dipegang oleh pengadilan pidana yang di Indonesia sifatnya berjenjang, dari Pengadilan Negeri (tingkat kabupaten), Pengadilan Tinggi (tingkat provinsi, dan Mahkamah Agung (tingkat nasional). Civil law juga biasanya diselesaikan di Pengadilan Negeri, tetapi khusus umat Islam biasanya dipegang oleh Pengadilan Agama.
  2. Constitution Law, kini penyelesaiannya ditempati oleh Mahkamah Konstitusi. Jika individu, kelompok, lembaga-lembaga negara mempersoalkan suatu undang-undang atau keputusan, upaya penyelesaian sengketanya dilakukan di Mahkamah Konstitusi.
  3. Administrative Law, penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, biasanya kasus-kasus sengketa tanah, sertifikasi, dan sejenisnya.
  4. International Law, tidak diselesaikan oleh badan yudikatif di bawah kendali suatu negara melainkan atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Badan yudikatif merupakan lembaga yang bertugas dalam hal peradilan dari berbagai pelanggaran maupun persengketaan yang mengacu pada hukum yang berlaku di negara tersebut, dan dasar hukum yang digunakan untuk acuan keputusan peradilan adalah produk dari badan legislatif, dan eksekutif yang bertugas ikut menegakkan hukum yang berlaku tersebut agar dapat berjalan dengan semestinnya ataupun juga bisa membuat peraturan dengan cara berkolaborasi dengan legislatif dengan terlebih dahulu untuk mengajukan rancangan peraturan tersebut. Lembaga yudikatif di negara-negara konstitusional mendapatkan kedudukan yang bebas dari intervensi, kecuali di kebanyakan federal, kekuasaan yudikatif dalam pemerintah wajib menjalankan undang-undang yang disahkan oleh kekuasaan legislatif, namun kebanyakan negara federal, lembaga yudikatif mempunyai kekuasaan untuk menolak memberlakukan undang-undang yang disahkan oleh lembaga legislatif federal yang dianggap melampui batas wewenang kontitusional lembaganya. Pada negara-negara penganut rule of law hakim adalah pelindung hak individu terahir pada setiap kasus yang mungkin timbul dibawah common law, statute law dan constitutional law. Eksekutif itu sendiri tidak dapat mempengaruhi sikap peradilan. Namun undang-undang tersebut akan mencabut kekuasaan hakim untuk mengawasi tindakan eksekutif dalam beberapa kasus. Namun indepedensi lembaga yudikatif dapat dipengaruhi sampai saat undang-undang tersebut disahkan dan berkenaan dengan kelompok putusan kusus yang ditunjukkan dalam undang-undang tersebut.

Itulah pemaparan tentang materi kuliah Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif, bagi sobat yang ingin mendapatkan filenya dalam format doc atau pdf silahkan dibawah ini;
Materi Kuliah Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif (Doc)
Materi Kuliah Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif (Pdf)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel